Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Sistem Manajemen SDM




Penyusunan sistem penilaian kinerja Kejaksaan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang telah diluncurkan. Salah satu program Reformasi Birokrasi adalah Penataan Sistem Manajemen SDM yang kegiatannya Membangun Sistem Penilaian Kinerja dengan keluaran (output) berupa Sistem Penilaian Kinerja berdasarkan kompetensi, transparan dan user friendly.

Penyusunan penilaian kinerja Kejaksaan menghasilkan tiga instrumen yaitu

  1. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) untuk menilai kinerja Satuan Kerja;
  2. Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) untuk menilai kinerja Jaksa;
  3. Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional untuk menilai kinerja Asisten Pengawasan .

Instrumen penilaian kinerja merupakan ”dokumen hidup”, artinya dokumen yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan.

TUJUAN

  1. Menyusun instrumen penilaian kinerja yang terstandarisasi, obyektif, terukur, dapat dipertanggungjawabkan dan  mudah untuk dipergunakan.
  2. Menyusun sistem penilaian kinerja yang mengacu pada rencana strategis Kejaksaan RI dan terintegrasi dengan seluruh unit organisasi Kejaksaan RI.
  3. Merumuskan instrumen penilaian kinerja untuk menilai satuan kerja, individu pegawai Kejaksaan (khususnya Jaksa) dan pejabat struktural (khususnya Asisten Pengawasan sebagai Pejabat Pengawasan Fungsional).

SASARAN

  1. Tersedianya hasil penilaian kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM dan Unit Kerja;
  2. Meningkatnya disiplin dan kualitas kinerja seluruh pegawai Kejaksaan RI.